OPINI

Aceh di Era Lex Specialis (UU.No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh)

Posted on Updated on

1377017_660108620696519_672758792_nAceh… begitulah orang menyebut nya, daerah yang terletak di ujung barat pulau sumatra berkependudukan lebih kurang 4,5 juta jiwa. 13 tahun yang lalu aceh di balut dengan derita tangisan dari Anak Yatim, Janda dan orang tua yang kehilangan anak-anaknya, lebih kurang 30 tahun aceh dalam konflik yang berkepanjangan, di perparah dengan Kesenjangan dari semua sektor kehidupan “Kesejahteraan, Pendidikan, Sosial, Budaya, Adat, Ekonomi, Politik, dan Kesehatan” seakan Tanah Seurambi Mekkah mati suri, selama itu pula rakyat Aceh harus berjuang dalam mempertahankan kehidupan nya, Resmi di tanggal 15 Agustus 2005  Aceh mulai damai dari Konflik bersenjata yang lebih kurang delapan bulan setelah wilayah Aceh dilanda gempa bumi dan gelombang tsunami  yang maha dahsyat.

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintahan Indonesia di Helsinki Sembilan tahun silam, dan sudah Delapan tahun pula Aceh mempunya Kehususan (Lex Specialis), akan tetapi kesenjangan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tidak ada bedanya dengan Aceh di Era Lex Generalis (UU. No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU. No. 18 Tahun 2001 Tentang Autonomi Khusus dan UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Terakhir Undang-undang paling KeKhususan dimiliki oleh Aceh sebagai kesan dari Konflik yang berkepanjangan adalah UU. No. 11 tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh. Dapat dipastikan tidak satupun wilayah di Indonesia yang memiliki Undang-undang pemerintahan sendiri seperti yang dimiliki Aceh. Pemerintah Aceh di berikan kekhususan dalam mengurus dan menata aceh di tangan pemerintah aceh sendiri untuk Kemaslahatan dan kemakmuran bagi rakyat aceh sendiri,  dan lagi-lagi Rakyat dan Generasi Aceh terkesampingkan oleh orang-orang besar yang ingin memetik keuntungan dari KeKhususan yang sangat  luas kekuasaannya dalam memimpin Aceh. Baca entri selengkapnya »

“Pendidikan Aceh Tanggung Jawab Siapa”

Posted on Updated on

149349_527396123967770_995360291_nKata orang tanah rencong adalah tanah surga, tanah yang kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan hasil cipta karya manusia, bahkan diabad kejayaan masa kerajaan kesultanan iskandar muda, banyak negeri sebrang seperti johor malaysia mencoba untuk belajar di aceh tentang pendidikan agama, pendidikan umum, dan budaya, serambi mekkah digelar dengan nama daerah modal pendidikan, yang kini orang lebih mengenal nya dengan sebutan Aceh.
Tanah Aceh yang dulunya menjadi sentral pendidikan di Asia seakan kini menjadi cerita tak bertuan, cerita yang usang di telan oleh waktu,!!!
Dimana roh mu wahai tanah surga, dimana cerita mu yang dulu membuat penduduk negeri ini bisa berbangga hati, dan kini generasi mu mempertanyakan keberadaan mu.
Konflik yang berkepanjangan menambah daftar buruknya pendidikan di tanah rencong, di perparah dengan musibah gempa dan tsunami seakan dunia pendidikan aceh mati suri, Masyarakat Aceh, infrastruktur dan fasilitas pendidikan lainnya musnah di telan oleh gelombang tsunami yang maha dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh pun harus menangis yang kedua kalinya setelah konflik yang berkepanjanagan.
Pada tanggal 15 Agustus 2005, GAM dan RI membuat kesepahaman perdamaian di Helsinky Finlandia yang menghasilakn MoU, untuk mengakhiri pertikaian yang sangat berkepanjangan di tanah rencong ini. Baca entri selengkapnya »