Hukum

BEM FH UNAYA Gelar Sosialisasi Politik Pemerintah Aceh

Posted on Updated on

Gambar

Banda Aceh – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) Universitas Abulyatama Aceh bekerjasama dengan Badan Kesbangpol dan linmas Aceh, menggelar Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh, bertempat di Hotel Regina, kemarin (19/6/2013).

Nova Zulfikar,Ketua BEM FH Unaya menyatakan, kegiatan yang mengusung tema ‘Peran Mahasiswa Dalam Mengisi Pembangunan Aceh Pasca Penandatanganan MoU dan Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006′ itu merupakan inisiatif dari kalangan mahasiswa Unaya yang sadar akan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat Aceh, dalam rangka mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan UU No.11 tahun 2006 secara holistik dan integral.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kesbangpollinmas Aceh, Nasir Zalba SE. turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRA Tgk Adnan Beuransyah dan Tgk Abdullah Saleh SH, sebagai pemateri. Sementara itu , hadir sebagai pembanding akademis, Dr Syarifuddin Hasyim SH M Hum.

Sementara itu 175 orang peserta dari perwakilan seluruh BEM Universitas dan perwakilan BEM Fakultas Se-Banda Aceh dan Aceh Besar terlihat memadati ruang pertemuan tersebut. Baca entri selengkapnya »

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN INDUSTRI

Posted on

A. Pendahuluan

Sebenarnya dalam sistem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya dikaitkan sekaligus dalam satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana, mengikuti acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian atau melakui putusan pidana bersyarat.

Dalam Raker Teknis Gabungan Mahkamah Agung dengan pengadilan –pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama pada tahun 1985 di Yogyakarta disepakati tentang Patokan Pemidanaan (Sentencing Standard) yang mewajibkan Hakim dalam putusannya mencantumkan alasan yang lengkap di dalam pertimbangannya (motieverings plicht), antara lain :

  1. Adanya pelanggaran atas norma hukum (normovertreding);

  2. Bobot tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

  3. Segala hal ihwal mengenai diri terdakwa;

  4. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atau masyarakat dan atau negara. 1

Berkaitan dengan permohonan saksi korban untuk memperoleh ganti kerugian, yang diajukan sebelum jaksa PU membacakan rekuisitur atau setidak-tidaknya sebelum Hakim menetapkan putusannya, kiranya Hakim dapat memenuhi permohonan tersebut setelah mempertimbangkan dari seluruh aspek yang disarankan menurut pedoman di atas, khususnya apabila menyangkut kerugian dan penderitaan sebagai akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atau masyarakat dan atau negara.

Mahkamah Agung RI juga pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5, Tanggal 3 September 1972, yang pada pokoknya mengarahkan para hakim agar pidana yang dijatuhkan atas diri tersangka harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

Dengan demikian, dapat saja kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban ditetapkan sebagai masyarakat khusus dalam Pidana Bersyarat, apabila Hakim berpendapat ganti kerugian yang diminta dapat dipersamakan sebagai nestapa yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan. Walaupun mungkin saja Hakim sampai pada kesimpulan untuk tidak memenuhi permintaan ganti kerugian yang diajukan saksi korban, dan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan atau denda atas diri terdakwa yang harus segera dijalankan. 2

Demikianlah peluang untuk memperoleh ganti kerugian akan diperoleh korban pencemaran industri, apabila Hakim mau mempertimbangkan penyelesaian permohonan saksi korban dikaitkan sekaligus dalam satu putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana, menurut acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian atau melalui putusan pidana bersyarat.

Perlu dikemukakan, bahwa titik terang dalam pembaharuan hukum pidana telah diisyaratkan dalam konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1991/1992, yaitu disamping pidana pokok, dirumuskan pula beberapa pidana tambahan (sebagai sistem pidana baru) berupa pengenaan kewajiban ganti rugi, pengenaan kewajiban adat dan pengenaan kewajiban agama. 3

Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan penegak hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Ganti kerugian yang diwajibkan oleh penegak hukum pada pelanggar untuk diberikan kepada korban,kiranya dapat dipahami sebagai tindakan memulihkan kembali (evenwicht harmonis) antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat. 4

  Baca entri selengkapnya »