BAHAN KULIAH

Pembagian Kewenangan (Desentralisasi)

Posted on Updated on

10557_589722414401807_222164899_nA.   Latar Belakang Permasalahan
Sejarah mencatat, Aceh adalah wilayah dengan riwayat kepahlawanan dan sekaligus pengorbanan yang demikian panjang terentang. Bahkan di era kemerdekaanpun, sejumlah tokoh Aceh telah menjadi “tumbal” dalam konflik politik yang berkepanjangan di bumi Serambi Mekkah ini. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pun Aceh masih dalam konflik, lebih kurang 30 tahun Aceh dalam konflik yang berkepanjangan,. Sehingga resmi ditanggal 15 Agustus 2005  Aceh mulai damai dari Konflik bersenjata yang lebih kurang delapan bulan setelah wilayah Aceh dilanda gempa bumi dan gelombang tsunami  yang maha dahsyat.

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia di Helsinki Sembilan tahun silam. Aceh Memiliki Undang-undang paling KeKhususan sebagai kesan dari Konflik yang berkepanjangan adalah UU. No. 11 tahun 2006. Tentang Pemerintah Aceh. Dapat dipastikan tidak satupun wilayah di Indonesia yang memiliki Undang-undang pemerintahan sendiri seperti yang dimiliki Aceh. Berdasarkan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur oleh Undang-undang.

Baca entri selengkapnya »

HUBUNGAN NEGARA DAN HUKUM

Posted on

311146_264603833580335_1674014230_n

KATA PENGANTAR

 Assalamua’laikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah, Teriring salam dan do’a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari–hari, Amin. Tidak lupa selawat beriring salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan makna hidup dengan penerangan bagi seluruh umat manusia. Penulisan ini merupakan sebuah makalah yang berjudul : “HUBUNGAN NEGARA DAN HUKUM

Makalah ini saya susun dengan harapan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini.

Kepada pembaca saya ucapkan terima kasih. Wassalam

BAB I
PENDAHULUAN

              Kita tidak dapat  memisahkan hubungan negara dengan hukum, karena hukum itu sendiri lahir dari organ-organ negara, tanpa negara hukum itu pun tidak ada, dan begitu juga sebaliknya, negara juga tidak akan jalan tanpa di iringi dengan hukum, dikarenakan bahwa setiap organ negara (pemerintah) melaksanakan tugas dan kewajiban nya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Baca entri selengkapnya »