“Pendidikan Aceh Tanggung Jawab Siapa”

Posted on Updated on

149349_527396123967770_995360291_nKata orang tanah rencong adalah tanah surga, tanah yang kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan hasil cipta karya manusia, bahkan diabad kejayaan masa kerajaan kesultanan iskandar muda, banyak negeri sebrang seperti johor malaysia mencoba untuk belajar di aceh tentang pendidikan agama, pendidikan umum, dan budaya, serambi mekkah digelar dengan nama daerah modal pendidikan, yang kini orang lebih mengenal nya dengan sebutan Aceh.
Tanah Aceh yang dulunya menjadi sentral pendidikan di Asia seakan kini menjadi cerita tak bertuan, cerita yang usang di telan oleh waktu,!!!
Dimana roh mu wahai tanah surga, dimana cerita mu yang dulu membuat penduduk negeri ini bisa berbangga hati, dan kini generasi mu mempertanyakan keberadaan mu.
Konflik yang berkepanjangan menambah daftar buruknya pendidikan di tanah rencong, di perparah dengan musibah gempa dan tsunami seakan dunia pendidikan aceh mati suri, Masyarakat Aceh, infrastruktur dan fasilitas pendidikan lainnya musnah di telan oleh gelombang tsunami yang maha dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh pun harus menangis yang kedua kalinya setelah konflik yang berkepanjanagan.
Pada tanggal 15 Agustus 2005, GAM dan RI membuat kesepahaman perdamaian di Helsinky Finlandia yang menghasilakn MoU, untuk mengakhiri pertikaian yang sangat berkepanjangan di tanah rencong ini.

Kini usia perdamaian Aceh sudah melebihi 8 tahun, tapi wajah pendidikan aceh tetap gelap dan tidak ada bedanya dengan masa konflik, seakan semua pemangku kepentingan yang ada di aceh, apakah itu Pemerintah, LSM dan organisasi masyarakat lainnya lebih menarik membahas tentang politik dan hukum, padahal jelas secara yuridis pemerintah aceh di berikan kekhususan dalam mengurus, dan menata pendidikan di tangan pemerintah aceh sendiri, dan lagi-lagi generasi bangsa aceh terkesampingkan demi kepentingan partai-partai dan orang-orang besar yang ada di tanah rencong,
Padahal jelas secara yuridis di dalan UU.No 20 Tahun 2003, pasal 11 ayat 1 di sebutkan : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tampa diskriminasi”
Kemudian di dalam UU.No 11 Tahun 2006, juga disebutkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di bebankan kepada pemerintah daerah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama termasuk kelompok perempuan di dalamnya, Namun kenyataannya standar mutu pendidikan sekolah dan perguruan tinggi yang ada di aceh masih rendah dan belum mencapai standar kopetensi pendidikan.
Tanggung jawab pemerintah terhadap standar mutu dan kwalitas pendidikan di provinsi aceh tidak berjalan dikarenakan kebijakan regulasi dalam bentuk Qanun No.5 Tahun 2008, yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi aceh tidak dimaksimalkan dengan baik. Padahal dana pendidikan itu sendiri sangat besar di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Faktor penyebab lemahnya standar mutu pendidikan Aceh di akibatkan oleh lemahnya kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan tehnis pendidikan itu sendiri.
Masih terasa belum cukup dan belum lengkap rasanya bila kita berbicara tentang pendidikan pada dasarnya tidak hanya sebatas pada masalah kebijakan pemerintah atau lembaga pelaksanaan tehnis pendidikan, akan tetapi lebih dari itu terutama pada praktek dari pendidikan itu sendiri, apakah pada lapangan satuan pendidikan, sampai kepada kurikulum, kualifikasi guru, akreditasi sekolah ataupun perguruan tinggi, metode belajar mengajar yang di gunakan oleh para tenaga pendidik dalam keseharian nya pada ruangan kelas.
Semoga warna pendidikan aceh lebih cerah dan berwarna, dan itu harapan kita semua dalam memajukan pendidikan di tanah rencong demi kemaslahatan generasi bangsa aceh yg lebih baik dan berkualitas sehingga memiliki daya saing tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.
Dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab pendidikan aceh hari ini bukan semata-mata pada pemerintah aceh, akan tetapi ini tanggung jawab kita bersama, apakah dari level atas sampai ke level bawah. dari pemerintah, LSM, OKP, organisasi masyarakat, Organisasi mahasiswa dan seluruh pemangku kepentinggan yg ada di Tanah Rencong.

Wassalam
Nova Zulfikar

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s